Kerjasama Ekonomi Sub Regional

BIMP EAGA

•          Berbagai Kawasan Pertumbuhan

•          KESR BIMP EAGA

§  Kawasan BIMP EAGA

§  Mekanisme Kelembagaan

§  Perjalanan Kerjasama

§  Status Pending EAGA Concerns /  Issues

•          Sekretariat Nasional KESR

§  Lingkup Tugas Organisasi

§  Mitra Sekretariat Nasional

BIMP-EAGA

•          Terdiri dari :

                Brunei Darussalam, Indonesia (12 Propinsi:

                Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah,  Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku dan Papua), Malaysia (Sarawak, Sabah dan Labuan Federal Territory), Philippines (Mindanao, Palawan).

•          Wilayah Darat : 1.54 juta km²

•          Populasi: 55 juta jiwa





BIMP-EAGA Clusters

CLUSTERS	WORKING GROUPS	LEAD COUNTRY
Transport, Infrastructure and ICT Development	Air Linkages Sea Linkages C/CM Telecoms/ICT HRD	BRUNEI DARUSSALAM
Natural Resource Development	Agro-Industry Fisheries Cooperation Forestry & Environment Energy HRD	INDONESIA
Joint Tourism Development	Joint Tourism Development HRD	MALAYSIA
SME Development	Capital Formation and Financial Services, Customs, Immigration, Quarantine and Security (CIQS) HRD	PHILIPPINES

Cluster

n  Mewakili sektor prioritas dari kerjasama dan mekanisme utama pada tahap operasional

n  Terdiri dari perwakilan Pemerintah dan Swasta

n  Termasuk Kerangka Acuan :

•          Identifikasi peluang dan batasan pengembangan kerjasama ;

•          Merumuskan rencana tindak untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam kawasan subregional ;

•          Memberikan arahan strategis pada berbagai sektor dalam wilayah kerjasama ;

n  Mekanisme untuk memperkuat kegiatan dari koordinasi kerjasama dan konsolidasi strategi pembangunan.

n  Memberikan arahan dan rumusan strategi bagi pembangunan sektor prioritas.

n  Identifikasi & memantau pelaksanaan flagship projects.

Peran Pemerintah : Pendorong Pertumbuhan

n  Menyediakan fasilitas kerangka kerja

n  Membangun infrastruktur fisik yang memadai

n  Menciptakan infrastruktur komersil yang efektif

Peran Swasta : Motor Penggerak Pertumbuhan

n  Mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang perdagangan dan investasi

n  Aktif berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan.

Pertemuan Tingkat Pejabat Senior dan Tingkat Menteri (SO/MM)

n  Mekanisme pokok untuk konsultasi di antara negara-negara anggota

n  Memberikan arahan strategis dan pedoman pengembangan kerjasama

n  Menggambarkan perhatian Pemerintah Pusat sampai dengan Kebutuhan Pembangunan di wilayah kerjasama

n  Pertukaran kepemimpinan di antara keempat negara anggota

n  Mengadakan pertemuan secara formal paling sedikit setahun sekali dan secara informal sebanyak yang dibutuhkan

BIMP EAGA Business Council (BEBC)

n  Organisasi resmi dan perwakilan suara dari sektor swasta BIMP-EAGA

n  Diberikan status sebagai “5^th Country” pada SO/MM tahun 1997

n  Berbasis luas dan terbuka bagi keanggotaan yang berfokus pada UKM

n  Kompetensi Utama : memberikan advocacy kebijakan, perdagangan dan promosi investasi, jasa pengembangan usaha dan pusat informasi

BIMP Facilitation Center (BIMP-FC)

n  Memperkuat koordinasi diantara Seknas, Pokja, Clusters dan BEBC

n  Meningkatkan fasilitas dan pelaksanaan prioritas dan/atau flagship projects

n  Memperbaiki pemantauan proyek-proyek dan kesepakatan kerjasama

n  Memberikan kerangka kerja kelembagaan untuk mendukung kegiatan sektor swasta.

n  Mulai beroperasi pada tanggal 19 Agustus 2003 di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia.

n  Masih dibiayai oleh Federal Government of Malaysia dan State Government of Sabah

  

PERJALANAN KESR BIMP EAGA

Keuntungan Awal (1994-1997)	Kemunduran	Upaya Revitalisasi
Pembangunan sektor Transportasi Telekomunikasi Pariwisata	1997 Krisis Keuangan Asia 1998 Fenomena Cuaca / Lingkungan El Nino dan La Nina Pergantian Pimpinan Politik Muncul kerisauan tentang keamanan Menyusutnya minat keikutsertaan diantara Negara Anggota	Lebih memperhatikan Struktur Kelembagaan dan Mekanismenya. Memperkuat Arah dan Strategi Pembangunan Melembagakan  flagship projects

Status of Pending EAGA Concerns / Issues

1. EAGA Priority Projects
2. Transport Ministers Meeting
3. Assistance to EAGA Private Sector
4. Strengthening of EAGA Coordination
5. Strengthening of BEBC
6. Strengthening of EAGA Relations with ASEAN Bodies
7. Strengthening of EAGA Relations with Development Partners
8. EAGA Roadmap to Development
9. ADB Technical Assistance
10. GTZ Technical Assistance
11. Guidelines on Non-Member Participation and TA’s

Status of Pending EAGA Concerns / Issues

1. EAGA Priority Projects

2. Transport Ministers Meeting

3. Assistance to EAGA Private Sector

4. Strengthening of EAGA Coordination

5. Strengthening of BEBC

6. Strengthening of EAGA Relations with ASEAN Bodies

7. Strengthening of EAGA Relations with Development Partners

8. EAGA Roadmap to Development

9. ADB Technical Assistance

10. GTZ Technical Assistance

11. Guidelines on Non-Member Participation and TA’s

SEKRETARIAT NASIONAL KESR

 

OPERASIONALISASI

KEPPRES RI NO. 13 TAHUN 2001 TENTANG

TIM KOORDINASI KERJASAMA EKONOMI SUB REGIONAL

  

Tim Sekretariat Nasional KESR  (1/2)

n  Dibentuk berdasarkan SK Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Investasi dan Kemitraan Publik dan Swasta No. 01/K.D.VI/2004 pada Januari 2004.

n  Struktur Organisasi

Pengarah	:	1 Orang Ketua       3 Orang Anggota
Pelaksana	:	1 Orang Ketua       1 Orang Sekretaris       10 Orang Anggota
Administrasi	:	5 Orang

Tim Sekretariat Nasional KESR  (2/2)

n  Tugas :

1.       Menyiapkan bahan-bahan dan informasi yang dibutuhkan Tim Koordinasi KESR

2.       Memantau dan mensosialisasikan berbagai hasil keputusan yang telah disepakati dalam pertemuan Tim Teknis, Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi dan Pertemuan Tingkat Menteri kepada Dunia Usaha, Pemerintah Daerah dan Instansi terkait lainnya.

3.       Menkoordinir Delegasi RI dalam pertemuan KESR baik yang diselenggarakan di dalam negeri maupun yang di luar negeri.

4.       Menyelenggarakan Pertemuan Tingkat Pejabat Senior / Tingkat Menteri dalam rangka Kerjasama Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand, Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura, Wilayah Pertumbuhan Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippine dan Wilayah Pengembangan Indonesia-Australia.

5.       Melaporkan berbagai hasil pertemuan dalam kerangka KESR kepada Tim Koordinasi.

6.       Mengajukan saran pertimbangan kepada Tim Koordinasi bagi pengembangan KESR

n  Pembiayaan :

1.       Dibebankan kepada Anggaran Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian dan dana dari pihak-hak lain yang tidak mengikat dan pelaksanaannya dilakkukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretariat Nasional

n  Sebagai focal point, pertukaran informasi dan koordinasi dari masing-masing Negara anggota BIMP-EAGA untuk beberapa inisiatif dan program.

n  Memastikan inisiatif dari tiap Negara yang diwakilinya dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

n  Menyediakan dukungan teknis dan administratif bagi para Pejabat Senior dan Para Menteri.

MITRA SEKRETARIAT NASIONAL

NEGARA ANGGOTA	ALAMAT
Brunei Darussalam	BIMP EAGA Unit Ministry of Industry and Primary Resources
Indonesia	Coordinating Ministry for Economic Affairs
Malaysia	Economic Planning Unit Prime Minister’s Department
Philippines	Mindanao Economic Development Council Office of the President
BIMP EAGA Business Council	Sabah Trade Centre Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
BIMP Facilitation Centre	Sabah Trade Centre Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia